TATA CARA WAKAF TANAH MILIK


 

DASAR HUKUM

1.  Fiqh Wakaf

2.  Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang WAKAF

3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang WAKAF

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

5.  Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakar dan Persertifikatan tanah wakaf.

6.  Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 – No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

7.  Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 dan No. 3/SKB/2004, tentang Sertifikat Tanah Wakaf

 

TAHAP-TAHAP IKRAR WAKAF & SERTIPIKASI TANAH WAKAF

1.  Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.

2.  Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik Wakif baik berupa pekarangan, pertanian (sawah-tambak) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan prduktif, atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh nadzir/pengurus lembaga sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama.

3.  Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nadzir (orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di  Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk.
Nadzir terdiri dari :

a.  Nadzir Perorangan biasa disebut Nadzir Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk (Minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat Objek Wakaf)

b.  Nadzir Organisasi contoh Pengurus NU atau Pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten.

4.  Nadzir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku)

5.  Calon Wakif dan Nadzir memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertipikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara (yang sdh dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan sosial)

6.  Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertipikat hak milik yg dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses pemisahan/[emecahan sertipikat di BPN). Bila dari tanah yasan/bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas riel,

7.  p;\-0Calon Wakif & Nadzir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan (lihat lampiran persyaratan administrasi) Diusakan persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf

8.  Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf)

9.  Nadzir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertipikat Tanah Wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada. (lihat gambar tahapan sertipikai tanah wakaf)

 

PERSYARATAN ADMINISTRASI PROSES SERTIPIKASI TANAH WAKAF

DARI TANAH YASAN/PETOK D

1.  Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga  Wakif dilegalisir  kepala desa/kelurahan  atau camat

2.  Foto Copy KTP Nadzir  dilegalisir kepala desa/kelurahan

3.  Asli Petok D atau yang sejenis (SPOP, surat girik dll). Bila tidak ada/hilang diganti keterangan pernyataan kehilangan dari yang bersangkutan/ahli waris diketahui kepala desa.kelurahan dan dua orang saksi. Diupayakan ada surat kehilangan dari kepolisian (polsek)

4.  Asli Riwayat Tanah dari kepala desa/kelurahan

5.  Foto copy C desa atau bukti lain sesuai dengan riwayat tanah dilegalisir kepala desa/kelurahan atau bukti penguasaaan tanah (pernyataan dll) sesuai dengan riwayat tanah. KHUSUS BAWEAN : Bila Buku C desa tidak ada diganti Fotocopy Peta Blok Pajak tanah wakaf (difotocopy pecah-pecah saja, bila digabung jadi satu blok) dan foto copy Daftar Rincian Objek Pajak atau buku daftar pajak tahun 2003 dan 2009 bila ada nama objek pajak tanah wakaf

6.  Surat keterangan Warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau riwayat tanah terakhir atas nama orang tua yang sudah meninggal.

7.  Surat Persetujuan dan Kuasa seluruh ahli waris kepada wakif (mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar wakaf.

8.  Foto copy KTP dan Kartu Keluarga  seluruh ahli waris dilegalisir (no 6 – 8 bila wakif atau petok d atas nama orang yang sudah meninggal)

9.  SK Nadzir dari KUA asli atau  copy dilegalisir

10.  Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW asli dan copy. (Bila wakif masih hidup memakai Ikrar Wakaf & AIW, bila wakif telah meninggal atau ikrar sebelum tahun 1977 memakai Akta Pengganti AIW dan disertai keterangan warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui camat) (Nomor 1 s/d 10 rangkap 2 dilegalisir)

11.  Mengisi Formulir dari BPN

 

DARI TANAH NEGARA MURNI

1.  Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga  Wakif dilegalisir  kepala desa/kelurahan atau camat

2.  Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/kelurahan

3.  SK Nadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir KUA

4.  Surat Pernyataan menguasai tanah negara oleh tokoh masyarakat & ta’mir dan surat kuasa untuk melaksanakan Ikrar Wakaf

5.  Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf asli

6.  Copy surat keterangan  PBB lokasi terdekat bidang wakaf

7.  Copy gambar kretek desa

8.  Foto copy sertipikat tanah sekitarnya yang berbatasan dengan lahan wakaf (bila ada).     (nomor 1 s/d 7 rangkap 2 dilegalisir)

9.  Mengisi Formulir BPN

 

Keterangan: Tanah negara yang dikelola pihak lain dan Fasilitas Umum ada ketentuan lain lebih lanjut. TKD sementara tidak bisa wakaf

 

DARI TANAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK, ATAU HAK GUNA BANGUNAN

1.   Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga  Wakif dilegalisir kepala desa/ kelurahan atau camat

2.   Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/kelurahan

3.   Asli sertipikat tanah yang diwakafkan

4.   SK Nadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir.

5.   Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW asli

6.   Surat keterangan Warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau sertipikat masih atas nama orang tua yang sudah meninggal.

7.   Surat Persetujuan dan Kuasa seluruh ahli waris kepada wakif (mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar wakaf.

8.   Foto copy KTP/KSK seluruh ahli waris dilegalisir (no 6 – 7 bila wakif atau sertipikat atas nama orang yang sudah meninggal)

9.   Copy surat keterangan  PBB bidang wakaf   bila ada dan SPP Waris  bila diperlukan (Nomor 1 s/d 8 rangkap 2 dilegalisir) 

10.  Mengisi Formulir BPN


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menutup Kegiatan di Hari Terakhir Kerja dengan Kegiatan Jum'at Bersih

Gambar
  Jum'at (24/01/2025), Kegiatan Jum'at bersih seluruh pegawai KUA Pragaan, melakukan bersih-bersih termasuk selokan yang ada di depan Kantor KUA Pragaan, kegiatan ini dilakukan setiap satu minggu sekali, hal ini dilakukan untuk menghadapi hari libur jadi KUA biar tetap dalam keadaan bersih sampai hari masuk kerja di hari seninnya. Kepala KUA Pragaan H. Rasidi selalu menekankan hidup bersih dan disiplin baik dalam kantor ataupun di luar kantor agar menjadi pembeda antara KUA dengan instansi-instansi yang lain, dan menjadikan KUA Pragaan menjadi garda terdepan dalam melakukan sebuah hadist atau maqalah bahwa "Kebersihan adalah sebagian dari Iman" Allah itu Suci (Bersih) dan mencintai kesucian (kebersihan). Saat ini KUA Pragaan berfokus membersihkan selokan di samping menjaga kebersihan selokan, bisa juga agar menjaga tersumbatnya selokan yang dapat menyebabkan air tergenang karena tidak mengalir dengan lancar dan hal itu bisa menyebabkan air selokan dapat mengalir ke ja...
Baca selengkapnya

JANGAN SALAH MENENTUKAN WALI NIKAH

Gambar
  Dasar hukum mengenai wali nikah banyak disebutkan dalam beberapa hadis antara lain berdasarkan sabda Nabi sallallahu’alaihi wa sallam yang berbunyi:     أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ( رواه الترمذي، رقم 1021 وغيره وهو حديث صحيح ) Artinya: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal." (HR. Tirmizi, no. 1021). Berdasarkan sabda Nabi sallallahu’alaihi wa sallam: لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ( رواه ابن ماجة، رقم 1782 وهو في صحيح الجامع 7298 ) Artinya: “Wanita tidak (dibolehkan) menikahkan wanita lainnya. Dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri." (HR. Ibnu Majah, no. 1782. Hadits ini terdapat dalam Shahih Al-Jami, no. 7298). Beri...
Baca selengkapnya

PENDEKATAN PREFENTIF SOLUSI TERHADAP PENCEGAHAN NIKAH DI USIA SEKOLAH MELALUI BRUS

Gambar
Dokumen BRUS di PP. Putri 1 Al-Amien Prenduan   Masa remaja di usia sekolah sangatlah labil dalam pengelolaan diri yakni intuisi emosinya sangatlah rapuh dalam menghadapi berbagai tantangan di era ini banyaknya perkembangan informasi di era digital melalui medsos sangat berpengaruh kuat bagi berlangsungnya perkembangan emosionalnya. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor meningkatnya resiko dan berpengaruh besar terhadap pernikahan di usia sekolah berdampak lebih besar di banding lingkungan yang baik. Dalam perjalan hidup diusianya, banyak hal yang membuatnya selalu ingin mencoba suatu hal yang tak terlepas dari perilaku nigatif sebagai pelampiasan uji nyali yang tidak terkontrol emosinya. Dengan ini banyak penggiat sosial dan ahli sosiologi konsisten melakukan pencerahan menulis di berbagai media, salah satu ahli Sosiologi Kartini Kartono dalam bukunya berjudul  Kenakalan Remaja  yang terbit pada 1998 menyebut bahwa kenakalan remaja merupakan gejala patologis so...
Baca selengkapnya